- Anda pengunjung ke -




  DASAR HUKUM ==>> RETRIBUSI DAERAH (PERIZINAN TERTENTU)

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


  1. PERDA PROVSU NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN SK GUBSU NOMOR 188.341/2444/K/TAHUN 1998 TENTANG JUKLAK PERDA NOMOR 19 TAHUN 1998
  2. ADALAH PEMBAYARAN ATAS PELAYANAN TERTENTU PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN KEPADA PRIBADI ATAU BADAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM, BARANG, PRASARANA, SARANA ATAU FASILITAS TERTENTU GUNA MELINDUNGI KEPENTINGAN UMUM DAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN.

    OBJEK RETRIBUSI ADALAH PEMBERIAN IZIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN UNTUK MENYEDIAKAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH.


  3. PERDA PROVSU NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
  4. KELEBIHAN MUATAN ADALAH JUMLAH BERAT MUATAN MOBIL BARANG YANG DIANGKUT MELEBIHI DAYA ANGKUT YANG DIIZINKAN DALAM BUKU UJI ATAU TANDA SAMPING.

    - PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DILAKUKAN DENGAN CARA
      PENIMBANGAN BERAT KENDERAAN BESERTA MUATANNYA ;
    - PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN DILAKUKAN PADA ALAT PENIMBANGAN ;
    - SETIAP KENDERAAN YANG DITIMBANG PADA ALAT PENIMBANGAN MENDAPAT
      TANDA BUKTI HASIL PENIMBANGAN ;
    - PENIMBANGAN DILAKUKAN DENGAN CARA PENIMBANGAN LANGSUNG BERAT
      KENDERAAN BESERTA MUATANNYA ATAU DAPAT DILAKUKAN PADA MASING-MASING
      SUMBU ;
    - KELEBIHAN MUATAN DIKENAKAN SANKSI ;