Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

 

    1. PERDA PROVSU NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN SK GUBSU NOMOR 188.341/2439/K/TAHUN 1998 TENTANG JUKLAK PERDA NOMOR 14 TAHUN 1998

ADALAH PEMBAYARAN ATAS PENERBITAN PETA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

OBJEK RETRIBUSI ADALAH PELAYANAN PENCETAKAN PETA OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG MELIPUTI PETA KABUPATEN, PETA KECAMATAN, PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW), PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRKW), PETA RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK), PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) DAN PETA RENCANA DETAIL TEKNIK RUANG KAWASAN KOTA (RDTRK) DAN PETA RENCANA TEKNIK RUANG KOTA (RTRK ATAU SITE PLAN).

SKPD PENGELOLA :
1. DINAS JALAN DAN JEMBATAN
2. DINAS PERTAMBANGAN PROVSU

 

    1. PERDA PROVSU NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR DAN SK GUBSU NOMOR 188.341/2443/K/TAHUN 1998 TENTANG JUKLAK PERDA NOMOR 18 TAHUN 1998

ADALAH KEGIATAN TEKNIS YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAU UNIT YANG DITUNJUK MENJAMIN AGAR KENDERAAN BERMOTOR SELALU DALAM KEADAAN LAIK JALAN.

OBJEK RETRIBUSI ADALAH PELAYANAN PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR YANG MELIPUTI : MOBIL BUS, MOBIL PENUMPANG UMUM; MOBIL BARANG; KENDERAAN KHUSUS; KENDERAAN GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN

SKPD PENGELOLA : DINAS PERHUBUNGAN

 

    1. PERDA PROVSU NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UUTP) METROLOGI LEGAL SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TEBUNGKUS (BDKT)

ADALAH PEMBAYARAN ATAS FASILITAS YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA WAJIB RETRIBUSI GUNA MELINDUNGI KEPENTINGAN UMUM DALAM SEKTOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

OBJEK RETRIBUSI ADALAH PELAYANAN TERA, TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS, YAITU ANTARA LAIN :

a. Ukuran Panjang ;
b. Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter) ;
c. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) ;
d. Takaran (Basah/Kering);
e. Tangki Ukur :
    1. Bentuk Silinder Tegak ;
    2. Bentuk Silinder Datar ;
    3. Bentuk Bola dan Speroidal ;
f. Tangki Ukur Gerak
    1. Tangki Ukur Mobil dan dan Tangki Ukur Wagon ;
    2. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukuer Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal;
g. Alat Ukur dari Gelas
    1. Labu Ukur, Buret dan Pipet;
    2. Gelas Ukur ;
h. Bejana Ukur ;
i. Meter Taxi ;
j. Speedometer ;
k. Meter rem ;
l. Tachometer ;
g. Thermometer ;
m. Densimeter ;
n. Viskometer ;
o. Alat Ukur Luas ;
p. Alat Ukur Sudut ;
q. Alat Ukur Cairan Minyak ;
    1. Meter Bahan Bakar Minyak ;
    2. Meter Induk ;
    3. Meter Kerja ;
    4. Pompa Ukur ;
r. Alat Ukur Gas
s. Meter Air
t. Meter Cairan Minum Selain Air ;
u. Pembatas Arus Air ;
v. Alat Kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya;
w. Meter Prover ;
x. Meter Arus Massa (Meter Kerja) ;
y. Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) ;
z. Meter Listrik (Meter Kwh) ;
    1. Meter Induk ;
    2. Meter Kerja Kelas 2 ;
    3. Meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0.5) ;
aa. Meter Energi Listrik Lainnya ;
ab. Pembatas Arus Listrik ;
ac. Stop Watch ;
ad. Alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup ;
    1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) ;
    2. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1) ;
    3. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) ;
ae. Anak Timbangan ;
    1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) ;
    2. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1) ;
    3. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) ;
af. Timbangan
    1. Sampai dengan 3000 kg;
       * Ketelitian sedang dan Biasa (Kelas III dan Kelas IV) ;
       * Ketelitian Halus (Kelas II) ;
       * Ketelitian Khusus (Kelas I);
    2. Lebih dari 3000 kg.
       * Ketelitian sedang dan biasa ;
       * Ketelitian halus dan khusus ;
    3. Labu Ukur, Buret dan Pipet ;
    4. Timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih ;
ag. Dead Weight Tester Machine;
ah. Alat Ukur Takaran Darah ;
ai. Manometer Minyak
aj. Pressure Calibrator ;
ak. Pressure Recorder ;
al. Meter Kadar Air ;
    1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak ;
    2. Untuk biji-bijian mengandung minyak ;
    3. Untuk kayu dan komoditi lain.
am. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu ;
    1. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas ;
    2. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua
        kapasitas;
    3. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas ;
an. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu ;
ao. UTTP yang ditanam ;
ap. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus ;
aq. UTTP , termasuk anak timbangan yang ditanam ;
ai. Kalibrasi
aj. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

 

SKPD PENGELOLA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 

    1. PERDA PROVSU NOMOR 6 TAHUN 2007 jo. PERDA PROVSU NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

ADALAH PEMBAYARAN ATAS PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

OBJEK RETRIBUSI ADALAH PELAYANAN JASAKETATAUSAHAAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG MELIPUTI PENYEDIAAN DAN ATAU PEMBERIAN :

a. REKOMENDASI ;
    1. BADAN USAHA;
    2. PERORANGAN;
    3. REKOMENDASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER (RPBI)
        KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3 ( > 6.000 M3/TAHUN)
b. SURAT IZIN PRINSIP ;
    1. Surat Izin Prinsip di Binag Kehutanan ;
        a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) ;
        b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) ;
        c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUHHBK) ;
        d. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;
        e. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHK) ;
        f. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ;
    2. Surat Izin Prinsip
        a. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer (RPBI) untuk
            kapasitas dibawah 6.000 m3 ( = 6.000 m3 / tahun );
        b. Penetapan Pelayanan Dokumen SKSHH untuk Izin Sah Lainnya (Gudang) ;
        c. Penetapan Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Kehutanan
            (NPWS-HUT) ;
        d. Penetapan Register Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LPH) Perusahaan;
        e. Pengesahan Penggunaan Tanda Pengenal Palu Perusahaan ;
        f. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan IUPJK ;
c. Legalisasi Salinan Surat atau Kutipan ;
d. Lembaran Daerah yang memuat peraturan daerah ;
e. Salinan Peraturan perundang-undangan ;
f. Dispensasi ;
g. Risalah Sidang atau Notulen DPRD ;
h. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kenderaan Bermotor (SPPKB) Roda 2 dan 3 ;
i. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kenderaan Bermotor (SPPKB) Roda 4 ;
j. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kenderaan Bermotor (SPPKB) Roda 4 ke atas/alat-alat Berat ;
k. Surat Referensi Pengalaman Pemborongan ;
    1. Klasifikasi Menengah ;
    2. Klasifikasi Besar ;
l. Pengesahan Dokumen ;
    1. Pengesahan Dokumen Perencanaan yang dimohonkan oleh pihak ke tiga ;
        a. Klasifikasi K3 ;
        b. Klasifikasi K2 ;
        c. Klasifikasi K1 ;
        d. Klasifikasi M2 ;
        e. Klasifikasi M1 ;
        f. Klasifikasi B ;
    2. Pengesahan dokumen kontrak ;
m. Surat Keterangan Fiskal ;
n. Surat Keterangan Keringanan Denda PKB ;
    1. Roda 2 dan 3 ;
    2. Roda 4 ke atas dan alat-alat berat ;
o. Surat Keterangan Keringanan Retribusi ;
p. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas Pajak ;
q. Surat Keterangan Perobahan Sifat Kenderaan Bermotor ;
r. Iuran Anggota Perpustakaan ;
s. Penggunaan Fasilitas :
    1. Layanan Internet ;
    2. CD/DVD/Micro Film ;
    3. Kaset Audio ;
t. Print out Data / informasi terseleksi ;
u. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku / Eksamplar / hari ;
v. Legalisasi Hasil Pengujian Kenderaan Bermotor ;
w. Surat Keterangan Perubahan Teknis Kenderaan Bermotor ;
x. Surat Uji Mutu ;
y. Legalisasi Kelengkapan untuk memperoleh/merubah Surat Izin Trayek;
z. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kenderaan Bermotor ;
aa. Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek ;
ab. Surat Keterangan Lainnya;
ac. Pengesahan :
    1. Akte Pendiri Koperasi ;
    2. Badan Hukum Koperasi Sekunder dan Primer ;
    3. Perubahan Anggaran Dasar ;
    4. Buku Daftar Anggota Koperasi ;
    5. Buku Daftar Pengurus Koperasi ;
    6. Buku Daftar Pengawasan Pemeriksaan Koperasi ;

SKPD PENGELOLA :
1. DINAS PENDAPATAN ;
2. DINAS PERHUBUNGAN ;
3. DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI ;
4. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN ;
5. DINAS PENGAIRAN ;
6. DINAS KEHUTANAN ;
7. DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN ;
8. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ;
9. DINAS KOPERASI & UKM ;
10. DINAS PERTANIAN ;
11. DINAS PETERNAKAN ;
12. DINAS KESEHATAN ;
13. DINAS SOSIAL ;
14. DINAS PERKEBUNAN ;
15. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI ;
16. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ;
17. BADAN PERPUSTAKAAN & ADMINISTRASI DAERAH ;
18. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH ;
19. SEKRETARIAT DPRD ;
20. BIRO PERLENGKAPAN ;

Link

webmail
galerifoto
galerivideo
lpse
pemprosu

Statistik Pengunjung

208337
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Total
251
1295
4835
208337

Server Time: 2014-09-19 18:48:10